JAKARTA, kilometer40.com/ — Presiden Prabowo Subianto menggetarkan ruang sidang DPR RI ketika secara terbuka menegur keras kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Teguran ini bukan sekadar peringatan biasa — melainkan disertai ancaman tegas: ganti pimpinan jika tidak ada perbaikan nyata.
“Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Angka yang Mengejutkan: 343 Miliar Dolar Bocor dalam 22 Tahun
Prabowo memaparkan data yang cukup membuat geleng kepala. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun terakhir keuntungan Indonesia mencapai 436 miliar dolar AS — namun dana yang bocor keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar AS.
“Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia hanya sekitar 93 miliar dolar. Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran tidak cukup,” ujar Prabowo dengan nada lantang.
Kasus Suap yang Memperparah Keadaan
Teguran Presiden bukan tanpa konteks. Di saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus suap melibatkan perusahaan PT Blueray Cargo dengan total nilai suap yang diduga mencapai Rp61,3 miliar. Sejumlah pejabat DJBC disebut menerima fasilitas mewah dari perusahaan tersebut untuk meloloskan barang impor ilegal dan memanipulasi jalur pemeriksaan kepabeanan.
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada awal Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Jaksa KPK bahkan menyebut Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama diduga menerima amplop sebanyak enam kali dari bos Blueray.
Respons Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Dirjen Bea Cukai, sesuai instruksi Presiden. Namun ia meminta waktu untuk melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan final.
Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama sendiri baru menjabat sejak Mei 2025 dan tercatat memiliki aset bersih senilai Rp4,7 hingga Rp5,7 miliar.
Relevansi bagi Masyarakat Sulsel dan Takalar
Bagi warga Sulawesi Selatan, termasuk Takalar, isu ini terasa dekat. Banyak guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang bertahun-tahun mengeluhkan penghasilan yang tidak sepadan dengan beban kerja mereka. Jika kebocoran kekayaan negara bisa ditutup, mestinya ada ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, Prabowo turut mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, di mana BUMN akan menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy — sebuah kebijakan yang berpotensi mengubah peta ekonomi komoditas nasional secara signifikan.
Ikuti terus perkembangan isu ini di kilometer40.com/ — media informasi terpercaya untuk warga Takalar dan Sulawesi Selatan.
