TAKALAR, KILOMETER40.COM– Rancangan penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Takalar pada Pemilu 2024 ditanggapi banyak kalangan.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Takalar telah mempublikasi 3 rancangan Dapil beserta alokasi kursinya.

Direktur LSM Gerakan Rakyat Menagih Janji (Gergaji) H Imran Tola justru memberikan opsi baru atau rancangan keempat atas tawaran dari KPU Takalar.

“Tiga rancangan tersebut sesungguhnya sudah bagus. Tapi kajian kami, belum memenuhi secara sempurna prinsip penataan Daerah Pemilihan.”kata Haji Tola, sapaannya, Selasa 29 November 2022 malam.

Adapun opsi yang ia tawarkan adalah:

1. Dapil 1 meliputi Polongbangkeng Utara dengan 6 Kursi.

2. Dapil 2 meliputi Polongbangkeng Selatan – Pattallassang dengan 8 kursi.

3. Dapil 3 meliputi Mappakasunggu, Mangarabombang, Sanrobone dan Kepulauan Tanakeke dengan 8 kursi.
4. Dapil 4 meliputi Galesong Selatan dan Galesong dengan 8 kursi.
5. Dapil 5 meliputi Galesong Utara dengan 5 kursi.

“Opsi itu kami tawarkan dengan memperhatikan banyak hal. Yang paling sederhana adalah penambahan 5 kursi di DPRD menjadi 35 kursi kan asalnya pada dapil 1 dan 3 pada Pemilu 2019. Nah, secara proprsional, maka dapil itu yang dimekarkan. Polut dan Galut berdiri sendiri.”urainya.

Senada, tokoh pemuda Sanrobone yang berlatar belakang advokat, Muhammad Ridwan Tate sependapat dengan opsi baru yang ditawarkan Imran.

“Mempertimbangkan integralitas wilayah sesuai PKPU 16/2017, rasanya kurang tepat jika Mapsu, Sanrobone dan Tanakeke bergabung dengan Galsel. Secara kewilayahan, mereka dipisahkan wilayah Gowa di Bontoramba.”terang Ridwan Tate.

Selain itu, mantan aktifis buruh ini berharap agar Dapil 2 pada Pemilu 2019 lalu tetap dipertahankan dalam 1 Dapil.

“Secara kultur, Marbo, Mapsu, Sanrobone dan Tanakeke, telah terjalin kohesivitas yang kuat. Secara historis, Pattallassang adalah hasil pemekaran dari Polsel serta Galsel adalah pemekaran dari Galesong.”tambahnya.

Mereka berdua menambahkan dalam waktu dekat akan memberikan tanggapan secara resmi ke KPU sebagai bagian dari hak sebagai warga negara.(*)