Cikoang Calon Ibukota Kecamatan Laikang, Pol-Tim Masih Tarik Ulur

TAKALAR, KILOMETER40.COM- Proses Pemekaran Kecamatan di Takalar terus digenjot. Rencananya, jumlah kecamatan di Takalar akan bertambah 2 (dua), yakni Kecamatan Laikang sebagai pemekaran kecamatan Mangarabombang. Selanjutnya Kecamatan Polongbangkeng Timur sebagai pemekaran kecamatan Polongbangkeng Utara.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang pemekaran kecamatan telah bekerja secara maksimal dan sisa melakukan finalisasi tentang hal teknis di dua kecamatan baru tersebut.

Ketua Pansus Pemekaran Kecamatan Laikang, H Indar Jaya menerangkan bahwa pihaknya sedikit lagi merampungkan perda pembentukan kecamatan Laikang.

“Alhamdulillah, sedikit lagi rampung. Kami berharap setelah resmi terbentuk, masyarakat bisa menikmati dekatnya pelayanan yang berkualitas.”harap Indar Jaya, legislator tiga periode di DPRD Takalar, Selasa 8 Maret 2022.

Ketua DPD Gerindra Takalar itu menjelaskan bahwa semua pemangku kepentingan telah menyepakati Desa Cikoang sebagai ibukota Kecamatan Laikang kelak.

“Semua aspek, historis, sosiologis dan filosofis, maka ibukota kecamatan Laikang disepakati akan ditempatkan di Cikoang. Clear. Semua sepakat.”tambah Indar Jaya.

Dinamika penentuan ibukota kecamatan Polongbangkeng Timur (Poltim) tidak semulus di Kecamatan Laikang. Usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), ibukota kecamatan Poltim akan ditempatkan di Desa Ko’mara.

Usulan itu kemudian menjadi bahan evaluasi di tubuh Pansus Pemekaran kecamatan Poltim. Hal itu dibenarkan ketua Pansus, Husniah Rachman.

“Iya, pansus punya penawaran lain. Pansus tawarkan Desa Barugaya sebagai ibukota kecamatan Poltim.”buka Husniah.

Setidaknya, Pansus menurut Husniah punya beberapa pertimbangan, diantaranya adalah menciptakan pusat keramaian dan pemukiman baru di Desa Barugaya.

“Desa Ko’mara ke depan akan menjadi daerah ramai jika bendungan Pammukkulu beroperasi. Nah, keramaian ini kita ingin perluas agar terjadi pemerataan antar wilayah.”papar Husniah.

Sementara itu, Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya punya tawaran solusi atas dua opsi dari pemda dan Pansus.

“Kalau saya lebih cenderung ke Desa Massamaturu. Di sana dekat dengan semua desa dan fasilitas, sarana dan prasarana memungkinkan kerjasama dgn pabrik gula. Misalnya fasilitas perkantoran bisa pinjam menggunakan fasilitas mess pabrik gula, puskesmas, lapangan olah raga, mesjid dan lainnya. Jika membutuhkan lahan membangun fasilitas bisa negosiasi dgn pimpinan pabrik gula.”beber Darwis, yang merupakan politisi PKS.

Jika semua tahapan di Pansus selesai, maka selanjutnya akan dilakukan fasilitasi dan asistensi di Pemprov Sulsel. Setelah mendapat persetujuan dari Kemendagri, maka dua kecamatan baru tersebut resmi berdiri.(*)

Leave a Reply