JAKARTA, KILOMETER40.COM– Usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda, usul terkait penyelenggaraan Pemilu juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengusulkan adanya perubahan sistem proporsional terbuka, alasannya ongkos pemilu yang mahal.

PDI Perjuangan mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (27/2).

Dikatakan Hasto, dengan sistem proporsional tertutup penyelengaraan pemilu relatif tak akan banyak memakan biaya. Kata dia, pada 2004, pemilihan presiden putaran 2 hanya menelan biaya senilai Rp3,7 triliun.

Sekadar diketahui, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih hanya disodorkan logo partai, bukan nama-nama caleg. Jadi partai dapat menentukan sendiri nomor urut caleg.

Sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legislatif.

“Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun,” ujarnya.

Hasto menegaskan, partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. 

Hasto berpandangan, tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan hasil survei teranyar, mestinya dimaknai sebagai legacy Presiden, alih-alih mendukung perpanjangan masa jabatan. Terlebih, pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari.(*)