TAKALAR, KILOMETER40.COM– Upaya mematangkan penyaluran bantuan sosial (bansos) terus dilakukan pemerintah melalui kementerian sosial. Salah satunya dengan percepatan penyaluran bansos dan telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut.

Untuk tahun ini, pemerintah menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai melalui kantor pos. Pemerintah telah mencairkan Rp 600 ribu bantuan untuk periode Januari – Maret 2022.

Meski menerima tunai, indikasi permainan oknum agen sembako terus berlangsung di Takalar. Setelah menerima tunai, para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) diarahkan untuk membawa uangnya ke warung tertentu untuk ditukarkan dengan beragam barang.

Pantauan media ini, ratusan warga kelurahan Salaka kecamatan Pattallassang berkumpul di salah satu warung di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis 24 Februari 2022.

“Iya pak. Pak lurah suruh kami kesini. Uang yang kami terima langsung ditukar dengan beras dan telur.”kata Daeng Ni’ni salah satu KPM di halaman warung tersebut.

Warga yang lain mengaku kecewa karena sepengetahuan mereka, penerima KPM tidak ditentukan lagi untuk belanja di agen e-Warung.

“Hari ini tidak ada lagi buah dan sayuran yang dibagikan. Kita juga sudah tidak bisa lagi beli ikan, karena uang kita sudah diserahkan semua Rp 600 ribu. Kita diberikan beras empat karung dan telur 100 butir.”tambah warga.

Berdasarkan penelusuran, warung di jalan jenderal sudirman tersebut juga merupakan milik salah satu mantan pendamping program BNPT di Takalar.

Menanggapi hal ini, direktur LSM Gerakan Rakyat Menagih Janji (Gergaji) H Imran Tola meminta aparat hukum untuk menindak para oknum yang bermain di tahap penyaluran Bansos ini.

“Tak boleh dibiarkan. Ini modus baru dari para perampok bansos.
Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Biarkan rakyat berbelanja pangan sesuai kebutuhan mereka.”kata Imran.

Pihaknya menduga para pendamping BPNT mengajak para lurah dan kades untuk bermain di wilayah ini.

“Pantauan kami, hampir seluruh wilayah di Takalar melakukan hal yang sama.

Masyarakat kita jika sudah ditekan oleh pemerintahnya, maka semua mereka patuhi. Saya tantang APH untuk membongkar dan menangkap para oknum yang merampok bantuan ini.”pungkasnya.(*)