MAKASSAR, KILOMETER40.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam ALIANSI MAHASISWA PEMERHATI PUNGLI kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel, di Makassar, Selasa 6 Desember 2021 siang.

Mereka menyerukan terkait dengan pungutan liar yang kerap terjadi di tubuh Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Pinrang dan Pangkep dalam hal kepengurusan SIM dan prosesi pembayaran pajak kendaraan.

Dalam pernyataan sikap mereka menerangkan bahwa tindakan pungutan liar itu kerap kali diterapkan dalam konteks Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Utamanya dalam pelayanan pembuatan SIM yang membebani biaya psikologi dan kesehatan.

“Aliran dana yang di bebankan kepada masyarakat dalam proses pengurusan SIM di luar dari PNBP itu sama sekali tidak jelas payung hukumnya”, ujar Marlo, jendral lapangan pada aksi ini.

Atas persoalan tersebut, mereka menuntut untuk agar Kasat lantas dan Kanit Regident Polres Pinrang dan Pangkep untuk di copot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas serta fungsi mereka dengan baik dan benar. Serta meminta kepada DITLANTAS Polda Sulsel untuk segera melakukan pembenahan dan evaluasi kinerja pada jajaran Satlantas Polres masing-masing (Pangkep dan Pinrang).

Sementara itu, terkait dengan persoalan yang terjadi di kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu atap (SAMSAT), pengunjuk rasa mengklaim banyak masyarakat yang mengeluh atas kejadian Pungutan Liar (Pungli) secara terang-terangan dilakukan oleh oknum SAMSAT Pinrang dan Pangkep

Marlo, selaku jendral lapangan kepada media, mengatakan, salah satu yang dikeluhkan warga biaya yang tidak sesuai tertera di Surat Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Pengesahan STNK yang kuat dugaan sengaja di mark up oleh oknum Samsat, baik di kabupaten Pinrang maupun Pangkep.

“Ini harus menjadi atensi khusus untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh DITLANTAS Polda Sulsel, sebab kejadian seperti ini Sangat kami Sayangkan. Apalagi Di Masa pandemi seperti ini dimana perekonomian Masyarakat Dalam Keadaan Tidak Stabil,” tegasnya.

“Kami akan kembali mengagendakan aksi lanjutan di depan Mapolda Sulsel serta melakukan pelaporan di Bidpropam terkait dengan kasus ini jika pihak DITLANTAS Polda Sulsel tidak memberi atensi khusus terhadap kasus yang kami maksudkan ini”, ujar Marlo dalam closing orasinya.(*)