Kahfi Klaim Kompensasi Caleg Lunas, Fahriadi: Siapa yang Lunasi?

TAKALAR, KILOMETER40.COM- Harapan DPP dan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel agar semua Legislatornya menyelesaikan masalah kompensasi di internal partainya ternyata belum berjalan baik.

Fachriadi Romo salah satu Caleg PAN di Dapil 1 kabupaten Takalar menegaskan dirinya merasa bersyukur Instruksi DPW dan DPP sudah turun.

“Kami meyakini Kebijakan DPP dan DPW PAN tersebut bersifat mutlak namun ternyata sampai saat ini keputusan DPP dan DPW PAN belum berlaku pada kami. Sampai saat ini, kami belum dilunasi. Jika dikatakan lunas, siapa yang lunasi. masalah ini sudah kami adukan ke Pimpinan namun kami melihat pengaruh Legislator Kabupaten lebih kuat daripada instruksi DPP PAN apalagi hanya DPW PAN Sulsel”.papar Fachriadi Romo, Senin 6 September 2021.

“Saudara kami Bakri Sewang yang sekarang duduk di parlemen mengaku sudah membayar kewajibannya ke kami, sementara saya tidak tahu apalagi menerima kompensasi yang dimaksud”.tambahnya.

Sedangkan Ketua DPD PAN Takalar Sirajuddin Kamil mengaku dirinya beberapa kali didatangi Bakri Sewang terkait masalah ini.

“Saya sudah sampaikan Bakri Sewang untuk menemui langsung Fachriadi Romo bicara dari hari ke hati, saya kira persoalan ini sudah selesai”. urainya.

Dirinya menegaskan, DPD PAN tidak memiliki kewenangan untuk menerima dana tersebut karena masalah ini adalah urusan internal sesama kader yang pernah masuk di daftar Pileg, saya kira masalah ini telah selesai’.urai Sirajuddin Kamil saat dihubungi.

Sebelumnya, Ashabul Kahfi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan saat di konfirmasi melalui pesan Whastapp Rabu (01/09/21) mengatakan seluruh anggota Dewan di tingkat kabupaten telah menyelesaikan kompensasi caleg dimaksud.

“Untuk anggota dewan tingkat kabupaten semuanya telah menyelesaikan pembayaran kompensasi.”tulis Ashabul Kahfi

Untuk diketahui, PAN memberlakukan aturan kompensasi. Maksudnya, caleg yang terpilih berkewajiban memberi penghargaan kepada caleg lainnya dalam satu Daerah Pemilihan yang memperoleh suara minimal 10% dari total perolehan suara partai di dapil tersebut.

Diketahui sanksi yang akan di berikan kepada Anggota Dewan PAN yang tidak melakukan pembayaran kompensasi terhadap caleg gagal bertarung dalam pemilu 2019 lalu yakni berupa pergantian antar waktu (PAW) setelah proses sesuai dengn AD/ART dan Peraturan Partai.(*)

Leave a Reply