Lewat Surat Terbuka, Peter Gontha Minta Jokowi Siapkan Hukuman Mati Bagi Menteri Korupsi

KILOMETER40.COM- Pengusaha nasional, Peter F Gontha kembali membuat surat terbuka yang ditujukan kepada presiden RI, Joko Widodo.

Dalam surat terbukanya yang diunggah melalui akun Facebook miliknya, Peter menyampaikan usul pencegahan korupsi, khususnya bagi para pejabat negara.

Mantan Dubes RI untuk Polandia itu mengapresiasi Jokowi yang telah memulai gagasan bagi semua menteri untuk menandatangani Pakta Integritas. Meski, menurut Peter pakta itu masih harus disempurnakan dengan mencantumkan hukuman apabila pejabat itu melanggarnya. Malah, pendiri berbagai jaringan media raksasa itu, meminta Jokowi memasukkan diktum kesiapan untuk dihukum mati dan atau dimiskinkan jika pejabat tersebut berbuat korupsi.

Berikut isi surat terbuka Peter Frans Gontha :

SURAT TERBUKA!!!

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia,
Presiden Joko Widodo.

Bolehkah saya menyampaikan usul mengenai pencegahan Korupsi di Negara tercinta kita ini Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memulai gagasan untuk setiap menteri (58 pejabat Negara) untuk menandatangani PAKTA INTEGRITAS yang juga termasuk anti Korupsi. Ternyata Gagal!

Mengapa? karena Pakta Integritas tersebut tidak mencantumkan hukuman dan/atau sanksi apa yang akan dikenakan apabila kenyataannya pejabat tersebut ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan pakta tersebut.

Untuk Korupsi menurut saya si Penjabat / Menteri / TNI / PNS / BPK / Hakim / Anggota DPR-D / Kepala Daerah semua tingkatan / Pengurus atau pegawai BUMN harus setuju untuk dihukum Mati atau paling tidak dimiskinkan dirinya dan / atau keluarganya apabila tertangkap melakukaan hal yang berbau korupsi. Sejogyanya pasal tersebut tercantum dalam perjanjian PAKTA INTEGRITAS sehingga bisa menjadi “Deterent” / “Pencegahan” terhadap keinginan melakukan tindak pidana korupsi.

Waktu saya bekerja di SHELL / CITIBANK / AMERICAN EXPRESS saya diwajibkan menandatangi Perjanjian CONFLICT OF INTEREST, (Konflik Kepentingan) yang hukumannya sangat serius apa bila diketahui melanggar perjanjian tersebut.

Dengan demikian mungkin ini dapat mencegah terjadinya korupsi yang sudah tak terbendung lagi.

Bapak Presiden Yth, saya mohon maaf menyampaikan ini, tapi kalau saja Bapak Presiden berani melakukannya, dan saya yakin Bapak Berani, Bapak akan dikenang sepanjang masa sebagai Presiden yang betul dan sungguh mencegah terjadinya korupsi dan dapat diangkat sebagai BAPAK ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA.

Dengan adanya pasal ini maka kita bisa mulai dari baru per tanggal 1 Januari 2021.

Maaf saya menulis surat terbuka ini dengan maksud dan tujuan yang baik karena benar sudah letih membaca segala tantangan yang Bapak Presiden Hadapi dalam memberantas Korupsi di Republik tercinta kita ini.

Hormat Kami,

Peter F. Gontha

Leave a Reply