TAKALAR, KILOMETER40.COM- Jelang bergulirnya Hak Interpelasi di gedung DPRD Takalar, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Isu yang diusung pun kontras.
Elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terdiri dari KNPI, PMII dan GP Ansor yang pertama mendatangi DPRD, Selasa (29/9/2020). Mereka mendesak agar APBD Perubahan segera dibahas.

“Kedatangan kami untuk mendesak dewan agar segera melakukan pembahasan APBD Perubahan. Ini demi kepentingan masyarakat luas.”kata Firman, Sekretaris KNPI Takalar.

Belum selesai, Puluhan massa dari PB Hipermata juga menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung issu yang sama. PB Hipermata kubu Bontomene ini mengusung tuntutan yang sama, segera bahas APBD-P.

Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya menguraikan bahwa proses pembahasan APBD-P ini hanya terkesan sandiwara.

“Anda semua harus pahami jadwal penganggaran. APBD Perubahan harusnya dibahas pekan kedua bulan Agustus. Namun, pemkab baru mendorong pekan lalu. Dengan wakru yang sempit, seolah-olah kami dipaksa untuk setujui saja sesuai selera mereka. Sementara banyak program yang tidak jelas.”urai Darwis.

Aksi terakhir datang dari Koalisi Aktifis Makassar (KAM). Mereka justru mengusung tuntutan pencopotan Bupati Takalar.

“Terkait pengelolaan APBD 2019 dan 2020, Pemkab Takalar dibawah kendali Syamsari Kitta kami nilai melakukan penyalahgunaan. Kami minta DPRD Takalar, untuk mencopot Syamsari dari jabatan Bupati.”kata orator KAM yang datang dengan mobil pick up dilengkapi soundsystem.

Untuk diketahui, DPRD Takalar menggulirkan Hak Interpelasi untuk meminta keterangan Bupati Takalar atas beberapa kebijakan.

DPRD telah mengagendakan untuk memanggil Bupati Takalar pada Jumat 2 Oktober 2020.(*)