19 Pengusul Hak Interpelasi DPRD Takalar, Aleg Hanura-PAN Abaikan ‘Fatwa’ Ketua Partai

DPRD

Anggota DPRD Takalar Periode 2019-2024

TAKALAR, KILOMETER40.COM- Wacana Hak Interpelasi yang digulirkan para anggota DPRD Takalar bukan isapan jempol. Pantauan Kilometer40.com di gedung DPRD Takalar, Jumat (18/9/2020) sore, tercatat lebih dari setengah anggota DPRD Takalar telah bertanda tangan mengusulkan pelaksanaan hak istimewa DPRD itu.

“Saat ini ada 19 anggota DPRD selaku pengusul hak interpelasi. Peluang untuk bertambah sangat besar. Dengan komposisi ini, pekan depan kita akan rapat Badan musyawarah untuk mengagendakan paripurna persetujuan interpelasi.”kata Wakil Ketua DPRD Takalar, HM Jabir Bonto.

Menariknya, di daftar pengusul tersebut, masih bercokol dua anggota legislatif (aleg) partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Abrianti Nasir dan H Bani.

Padahal, Ketua DPC Hanura Takalar, Ilham Jaya Torada telah memberi peringatan kepada legislatornya agar menarik dukungan.

“Jika mereka tidak mengindahkan sikap partai, maka kami tak segan memberi Surat Peringatan Pertama (SP-1). Kami tetap pada posisi menganggap bahwa belum layak dilakukan interpelasi kepada Bupati Takalar,”tegas Ilham yang merupakan mantan legislator DPRD Takalar dua periode.

Terpisah, Legislator PAN, Bakri Sewang menjelaskan bahwa sikapnya mendukung pelaksanaan interpelasi, bukanlah bentuk pembangkangan terhadap partainya.

“Saya berkomunikasi dengan pak ketua DPD PAN Takalar. Beliau hanya berpesan bahwa anda yang paling paham situasi disitu.”katanya.

Meski tidak secara tegas, namun Ketua DPD PAN Kabupaten Takalar, Sirajuddin Kamil mengisyaratkan partainya menolak hak interpelasi.

“Kita tetap hargai hak pribadi DPRD tersebut, tapi sekarang kondisi kabupaten Takalar ini sudah kondusif dan mengalami sedikit kemajuan maka saya fikir kita harus support pemerintahan SKHD saat ini”.kata Sirajuddin Kamil.

Adapun komposisi anggota DPRD Takalar beserta partai asalnya sebagai pengusul Hak interpelasi adalah sebagai berikut:

Golkar 2
PKS 5
PPP 2
Nasdem 3
PKB 2
PDIP 1
PAN 1
Hanura 2

Untuk diketahui, Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(*)

Leave a Reply