TAKALAR, KILOMETER40.COM- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis sejumlah daerah yang berkategori lambat dalam merealisasikan atau mencairkan belanja dari APBD tahun anggaran 2020.

Dari data itu, ada 10 daerah yang realisasinya sangat lambat atau dibawah 21% hingga Juni atau selama semester I-2020.
Satu-satunya daerah dari Sulsel yang berada di kategori ini adalah Takalar. Bahkan, daerah berjuluk Butta Panrannuangta ini berada di posisi 10 kabupaten yang sangat rendah realisasi anggarannya di Indonesia.

Takalar mendampingi beberapa kabupaten dari provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara yang tergolong kabupaten baru hasil pemekaran.

Gazali Mahmud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Takalar mengatakan, terkait realisasi belanja semester 1 tahun 2020 yang hanya sekitar 19% merasa heran dikarenakan beberapa organisasi perangkat daerah serapan anggaran sudah sekitar 40%.
Gazali juga mengungkapkan kemungkinan penyebab rendahnya anggaran belanja daerah yang dirilis kemendagri disebabkan adanya pemotongan yang kurang lebih Rp 100 miliar yang belum di lakukan penyesuaian.
“Terkait rendahnya belanja daerah untuk semester 1 kemungkinan dikarenakan belum di lakukannya penyesuaian anggaran terkait pemotongan anggaran yang kurang lebih 100 Milyar.”ujar Gazali.

Menanggapi fakta ini, Anggota DPRD Takalar, Husniah Rachman menyatakan keprihatinannya atas pengelolaan keuangan daerah seperti ini.

“Meski Bikin Malu, Fakta ini harus diterima sebagai bentuk lemahnya pengelolaan keuangan daerah. Menurut saya, fakta ini dipengaruhi karena adanya kesan kaku dalam proses pencairan keuangan yang menggunakan aplikasi keuangan yang baru.”kata Husniah, Jumat (14/8/2020).

Selain itu, Husniah yang merupakan politisi Partai Demokrat menambahkan bahwa yang cukup berperan dalam serapan anggaran adalah lembaga legislatif alias DPRD. Dirinya mencontohkan, hingga Agustus 2020, pembahasan pertanggung jawaban APBD 2019 belum rampung.

“LKPJ 2019 belum rampung hingga hari ini. Sementara sudah seharusnya masuk tahapan untuk perubahan APBD 2020 mengingat begitu banyak penyesuaian anggaran. Termasuk refocussing anggaran dari pengurangan DAU dan DAK sehingga semua harus ttp tertuang dlm perubahan APBD 2020.”kuncinya.

Terpisah, Legislator PKS, Ahmad Jais justru menyoroti kreatifitas para pimpinan OPD yang tidak terkena imbas penyesuaian anggaran sebagai dampak Covid-19.

“Harusnya belanja modal dari OPD yang tidak terdampak refocussing anggaran, agar segera melakukan pembelanjaan. Kasian rakyat kita ini, uang yang beredar sangat minim.”tukas Jais.(*)