‘Ngotot’ Tarwih, Jamaah: Pemerintah Harus Beri Contoh untuk Tidak Berkerumun

Petugas mendatangi masjid Agung Takalar untuk menghimbau tidak dilaksanakannya Sholat Tarwih, Selasa (28/4/2020) Malam.

TAKALAR, KILOMETER40.COM– Pemkab Takalar mengeluarkan maklumat bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Pada intinya, maklumat itu mengatur soal ibadah di bulan Ramadan dan ditiadakannya amaliah Ramadan seperti biasanya.

Penelusuran Kilometer40.com, masih banyak masjid di wilayah kota Takalar yang tetap ‘ngotot’ melaksanakan ibadah sholat tarwih. Bahkan, ada kesan jika panitia masjid main kucing-kucingan dengan petugas. Mereka menutup pintu utama masjid, namun membuka pintu samping.

Masjid Agung Takalar misalnya. Masjid terbesar di Takalar ini sempat didatangi oleh tim terpadu penanganan covid-19 yang terdiri dari TNI, Polri dan pemkab. Pasca kepergian tim, jamaah kembali melaksanakan sholat Tarwih.

Di Maradekaya, Masjid Nurul Bimas lingkungan Masago, masyarakat sekitar tetap melaksanakan tarwih sampai malam ke 6, hari ini, Selasa (28/4/2020). Kegiatan tarwih juga digelar di beberapa masjid di wilayah perkotaan Takalar.

Daeng Ngeppe (43), warga Maradekaya, menyatakan bahwa keinginan masyarakat untuk menggelar tarwih tidak bisa dibendung.

“Nda bisa dilarang pak. Kami disini heran, kenapa dilarang. Itu pemerintah kemarin bikin acara di DPRD. Rapat apakah namanya itu. Mereka berkerumun juga. Harus kasi contoh bagi masyarakat kalau mau dipatuhi.”katanya ketika dijumpai di Maradekaya.

Ternyata, yang dimaksudnya adalah rapat paripurna antara Pemkab dan DPRD Takalar dalam rangka penyerahan dua buah Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Takalar serta Ranperda tentang air susu ibu eksklusif. Selain itu, ada agenda penyerahan LKPJ oleh Bupati Takalar dan penyerahan satu buah usulan Ranperda DPRD tentang investasi atau penanaman modal.

Padahal, rapat paripurna itu berlangsung sesuai SOP di tengah wabah virus corona dengan melibatkan anggota Tim PSC 119 untuk mengukur suhu tubuh dan memberikan cairan hand sanitizer setiap peserta rapat sebelum memasuki ruang rapat.

Suasana Sidang Paripurna di gedung DPRD Takalar, Senin (27/4/2020).

“Kalau ada syarat yang mengatur untuk bisa berkerumun, kenapa tidak diberlakukan juga di masjid. Jadi panitia masjid yang tidak bisa memenuhi persyaratan saja yang ditutup.”kata Daeng Ngeppe. (*)

Leave a Reply